Guru Belajar

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Salah satu yang harus di kerjakan di awal tahun anggaran adalah penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

Dalam pembuatan RKAS, kita bisa menggunakan Aplikasi ALPEKA yang selalu diperbarui sesuai dengan Juknis BOS yang berlaku. Begitu pula dengan terbitnya Permendikbud No 008 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, ALPEKA juga memperbarui aplikasinya.

ALPEKA BOS adalah aplikasi praktis yang diperuntukkan bagi Bendahara BOS untuk memudahkan dalam melakukan pembukan dana Bantuan Operasional Sekolah. Senantiasa di update sesuai dengan juknis yang berlaku.

Sesuai Juknis BOS 2017, ALPEKA sudah memuat sebelas komponen Pembiayaan BOS pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB sesuai Juknis BOS tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

5. Pengelolaan Sekolah

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah

7. Langganan Daya dan Jasa

8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah

9. Pembayaran Honor

10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

11. Biaya Lainnya

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2017

DOWNLOAD ALPEKA 2017

Guru sebagai pendidik dan pengajar mengemban tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik termasuk peserta didik di Sekolah Dasar (SD). 

Agar guru SD dapat melaksanakan tugasnya secara optimum, maka guru SD wajib melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Sejatinya, upaya peningkatan mutu pendidikan di SD dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Salah satu di antaranya, yaitu melalui perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran (Inobel) bagi guru SD. Pelaksanaan perlombaan tersebut merupakan ajang kompetisi inovasi pembelajaran bagi guru SD, baik dalam hal pendekatan, model, metode, strategi, dan media pembelajaran untuk memecahkan masalah pembelajaran. Suatu inovasi yang dapat membantu memecahkan permasalahan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Melalui lomba ini, karya-karya inovasi pembelajaran yang terpilih dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi guru SD dalam peningkatan mutu pembelajaran.

Proses pembelajaran di sekolah merupakan salah satu bagian yang terpenting dari pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus menerus. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan semua pihak khususnya guru dalam upaya membentuk “insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi” untuk menghadapi persaingan global. Sejalan dengan hal tersebut guru harus melakukan berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalannya, di antaranya melalui pembelajaran yang inovatif. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diinginkan tersebut maka 4 kompetensi guru mutlak dimiliki oleh setiap guru.

Tujuan diselenggarakannya Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran bagi Guru SD Tingkat Nasional Tahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran kegiatan Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran bagi Guru SD Tingkat Nasional Tahun 2017 adalah guru SD di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup 3 bidang lomba, yaitu:

DOWNLOAD PEDOMAN LENGKAP INOBEL GURU SD

Apakah kamu berpikir rumah ini benar-benar runtuh dindingnya ??

Kira-kira penjahat ini berani meloncat tidak ya...

Luar biasa bukan....

Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Keppres ini mengatur penetapan 111 pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2008 yang intinya terdapat perubahan jumlah pulau-pulau terluar menjadi 111 pulau.

“Menetapkan 111 Pulau sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar”, bunyi Pasal 1 Keppres tersebut.

Menurut Keppres ini, Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal dan provinsi.

Seperti yang dikutip di website resmi Setkab, pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, menurut Keppres, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”, bunyi pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 2 Maret 2017.

Berikut pulau-pulau kecil terluar berdasarkan provinsi :

I. Kepri: 1. Pulau Berakit; 2. Pulau Sentut; 3. Pulau Tokong Malang Biri; 4. Pulau Damar; 5. Pulau Mangkai; 6. Pulau Tokong Nanas; 7. Pulau Tokongbelayar; 8. Pulau Tokongboro; 9. Pulau Semiun; 10. Pulau Sebetul; 11. Pulau Sekatung; 12. Pulau Senua; 13; Pulau Subi Kecil; 14. Pulau Kepala; 104. Pulau Tokonghiu Kecil; 105. Pulau Karimun Anak; 106. Pulau Nipa; 107. Pulau Pelampung; 108. Pulau Batuberantai; 109. Pulau Putri; 110. Pulau Bintan; 111. Pulau Malang Berdaun.

II. Kalimantan Utara: 15. Pulau Sebatik; 16. Karang Unarang.

III. Kalimantan Timur: 17. Pulau Maratua; 18. Pulau Sambit.

IV. Sulawesi Tengah: 19. Pulau Lingian; 20. Pulau Solando; 21. Pulau Dolangan.

V.Sulawesi Utara: 22. Pulau Bongkil (Pulau Bangkit); 23. Pulau Mantehage (Pulau Manterawu); 24. Pulau Makalehi; 25. Pulau Kawaluso; 26. Pulau Kawio; 27. Pulau Marore; 28. Pulau Batuwaikang; 29. Pulau Miangas; 30. Pulau Marampit; 31. Pulau Intata; 32. Pulau Kakorotan; 33. Pulau Kabaruan.

VI. Maluku Utara: 34. Pulau Yiew Besar.

VII. Papua Barat: 35. Pulau Moff (Pulau Budd); 36. Pulau Fani; 37. Pulau Miossu.

VIII. Papua:  38. Pulau Fanildo; 39. Pulau Bras; 40. Pulau Befondi; 41. Pulau Liki; 42. Pulau Habe; 43. Pulau Komolom; 44. Pulau Kolepom; 45. Pulau Laag; 46. Pulau Puriri.

IX. Maluku: 47. Pulau Ararkula; 48. Pulau Karerei (Pulau Karaweira Besar); 49. Pulau Penambulai; 50. Pulau Kultubai Utara; 51. Pulau Kultubai Selatan; 52. Pulau Karang; 53. Pulau Enu; 54. Pulau Batugoyang; 55. Nuhuyut (Pulau Kei Besar); 56. Pulau Larat; 57. Pulau Sutubun; 58. Pulau Selaru; 59. Pulau Batarkusu; 60. Pulau Marsela; 61. Pulau Metimarang; 62. Pulau Letti; 63. Pulau Kisar; 64. Pulau Wetar; 65. Pulau Lirang.

X. Nusa Tenggara Timut (NTT): 66. Pulau Alor; 67. Pulau Batek; 68. Pulau Rote; 69. Pulau Ndana; 70. Pulau Sabu; 71. Pulau Dana; 72. Pulau Mangudu.

XI. Nusa Tenggara Barat (NTB): 73. Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa).

XII. Bali: 74. Pulau Nusa Penida.

XIII. Jawa Timur: 75. Pulau Nusabarong (Pulau Barong); 76. Pulau Ngekel (Pulau Sekel); 77. Pulau Panikan.

XIV. Jawa Tengah: 78. Pulau Nusakambangan.

XV. Jawa Barat: 79. Pulau Batukolotok; 80. Pulau Nusamanuk.

XVI. Banten: 81. Pulau Deli; 82. Pulau Karangpabayang; 83. Pulau Guhakolak.

XVII. Lampung: 84. Pulau Bertuah (Pulau Batukecil).

XVIII. Bengkulu: 85. Pulau Enggano; 86. Pulau Mega.

XIX. Sumatera Barat: 87. Pulau Sibaru-baru; 88. Pulau Pagai Utara; 89. Pulau Niau.

XX. Sumatera Utara: 90. Pulau Simuk; 91. Pulau Wunga; 99. Pulau Berhala.

XXI. Aceh: 92. Pulau Simeulue Cut; 93. Pulau Salaut Besar; 94. Pulau Raya; 95. Pulau Rusa; 96. Pulau Bateeleblah; 97. Pulau Rondo; 98. Pulau Weh.

XXII. Riau: 100. Pulau Batumandi; 101. Pulau Rupat; 102. Pulau Bengkalis; 103. Pulau Rangsang.

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.

Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.

RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:

BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

3. Buku Pembantu Kas

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

4. Buku Pembantu Bank

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

5. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

6. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, kepala sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka kepala sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

7. Bukti pengeluaran

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Memerlukan Aplikasi Pembukuan BOS, silakan baca DI SINI.

Lebih Lengkap tentang BOS 2017, silakan di pelajari JUKNIS BOS 2017. Unduh dari link yang tersedia di bawah.

LINK DOWNLOAD JUKNIS BOS 2017