May 2016

Satu lagi sebuah postingan di sebuah laman page FB yang melukiskan kenyataan di lapangan tentang pendidikan di negeri ini. Sayang jika tidak di arsipkan, agar mudah mencarinya sebagai bahan renungan bagi kita.

Pasti kita pernah merasakan bagaimana rasanya saat kesehatan kita terganggu. Dari yang ringan misalnya sakit kepala karena migrain, serangan flu atau kelelahan, Atau sekedar masuk angin, atau mungkin sakit perut.

Saat kita sedang kurang enak badan, pasti sulit bagi kita untuk konsentrasi mengerjakan suatu pekerjaan. Orang dewasa sekalipun. Bagaimana jika seorang siswa SD yang sedang sakit di rumah sakit di paksa mengikuti Ujian Sekolah. Saat kita sakit, untuk tidur nyaman saja mengalami kesulitan. Bagaimana jika harus memikirkan soal-soal ujian dengan pengawasan tiga orang guru.

Berikut ini kutipan dari laman page Gene Netto untuk kita resapi bersama-sama.

Apa ini menjadi bukti rusaknya sistem pendidikan di negara ini? Seorang anak SD yg sakit dgn demam berdarah DIPAKSAKAN ikut Ujian Nasional di rumah sakit. Orang tua minta tidak usah ikut UN, ditolak. Minta ditunda smp sehat, ditolak. Kata sekolah, mereka "tidak tahu caranya" menunda Ujian Nasional yang amat sakral. (Mungkin kl sudah koma atau mati, baru bisa dapat dispensasi). Ya sudah. Datanglah 3 petugas: Guru sekolah, guru pengawas, dan pejabat dinas pendidikan. Mrk dibayar utk duduk di kamar dgn satu anak selama 2 hari, hanya supaya dia bisa ikuti ujian yang "katanya" bukan syarat kelulusan, dan "katanya" hanya utk pemetaan kualitas pendidikan nasional. Kalau benar hanya utk pemetaan, kenapa nilai dari SATU anak SD begitu penting? Tidak masuk akal.
Setelah selesaikan UN, anak yang malang itu masuk ICU dalam keadaan sangat lemas. Sekarang masih di ICU dan makin kritis. Sayangnya, hanya proyek pemerintah yang penting dan mau dijaga, padahal seharusnya ANAK INDONESIA yang dinilai penting dan perlu dijaga!! (Proyek yg bernilai 600 milyar itu lebih bermanfaat kl digunakan utk beli buku sekolah!!)

Semoga suatu hari anak Indonesia bisa dapat kualitas pendidikan paling tinggi di dunia. Tapi selama 100 juta orang tua, 60 juta siswa, dan 3 juta guru diam dan "nrimo", saya tidak tahu bagaimana bisa terwujud. SILAHKAN SHARE ke teman2 yang lain. Semoga segera terjadi perubahan: Stop Ujian Nasional.

-Gene Netto

Sudah menjadi tanggung jawab bagi kita bersama untuk ikut serta memajukan pendidikan di negeri ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Pendidikan di negeri ini, siapapun pasti tahu, bahwa kwalitas pendidikan kita saat ini sedang mengalami penurunan di banding negara-negara tetangga bahkan di kawasan Asia Tenggara.

Sebuah postingan yang saya ambil dari seorang penulis lewat laman page-nya rasanya perlu untuk saya arsipkan sebagai bahan renungan bagi kita bersama, untuk ikut mengapresiasi pendidikan yang sedang kita jalankan saat ini.

Berikut ini kutipan dari laman page Tere Liye, seorang penulis.

*Ngeri
Saya baru saja membaca soal UN anak SD, pelajaran Matematika.
Ngeri, dek, bacanya. Saya merenung, kalau saya mendadak disuruh ikut UN, mengerjakan soal2nya, apakah saya bisa sebagus anak2 kita yang masih usia 12 tahun, bisa lulus? Atau jangan2, saya butuh kursus persiapan UN dulu selama tiga bulan, baru PD ikutan. Saya tidak sedang lebay, dan sy tidak bodoh-bodoh amat soal Matematika, jelek2 gini, saya pernah gagal kompetisi seleksi olimpiade matematika ke Mumbai India tahun 1996 (gagal sih, jadi mungkin memang dodol matematikanya). Silahkan cari soal UN-nya, baca sendiri, maka mungkin wajah cengengesan kita yang suka menggampangkan masalah baru tersumpal kaku.

Entahlah. Membaca soal2 UN ini, saya kadang tidak mengerti lagi definisi pendidikan yang sejati. Atau tepatnya, menyaksikan anak2 kita “dipaksa” mengikuti UN, jutaan jumlahnya, dari Sabang sampai Merauke, sedini itu sudah dikasih target ini itu. Sekecil itu sudah dipenuhi dengan ambisi orang dewasa di sekitarnya. Sebenarnya siapa sih yang butuh pendidikan? Mereka yang butuh? Atau kita yang sedang habis2an mencekoki anak2 kita dengan tameng kompetisi dunia, dll.

Saya menulis 4 novel serial anak2 Mamak (Burlian, Amelia, Eliana dan Pukat), berisi ttg pendidikan anak2 di kampung pedalaman Sumatera, saya juga menulis novel2 lain yang dipenuhi poin2 tentang pendidikan, menurut hemat saya, semua anak khas, ada yang jago melukis, ada yang jago bernyanyi, ada yang pintar bercocok tanam, ada juga yang ahli berdagang, dan tidak lupa, ada anak yang dengan mudah bisa mengerjakan soal matematika Universitas padahal dia masih SD. Semua anak khas, punya kelebihan dan kekurangan, maka kita tidak perlu memaksa mereka agar memiliki kemampuan yang sama. Dan saya memahami, untuk anak2 SD, pendidikan karakter, jauh lebih mendesak dibanding yang lain.

Tapi menyimak soal UN ini, sekali lagi entahlah, sy tidak tahu apakah pemahaman saya tentang pendidikan ini sudah bagus atau tidak. Karena di luar sana, banyak juga yang punya pemahaman sama seperti ini, tapi dia justeru berdiri paling depan, memaksa anak2 kecil untuk di uji ini, di uji itu. Semua dinilai, semua dievaluasi. Padahal hei, mereka masih anak kecil. Tidakkah kita mau belajar dari negara2 lain, yang bahkan tidak mengenal test ini itu bagi anak2nya seusia tersebut, SDM mereka jauh lebih berbobot.
Saya lagi malas menulis panjang lebar. Baiklah, poin dari catatan ini simpel: kalau saya berkuasa penuh di negeri ini, habis anak2 SD UN, maka akan saya suruh seluruh Bupati, Gubernur, Menteri, anggota DPR, DPRD, bahkan Presiden, semua harus mengerjakan soal UN anak2 SD ini. Biar kita tahu sama tahu, apa sih yang sedang dihadapi oleh anak2 kita yang masih kecil2 itu, usianya baru 12 tahunan itu di sekolahnya.

Saya mau lihat, saat kita memaksa anak2 kita dapat nilai 6, apakah kita bisa dapat nilai 6 mengerjakan UN mereka? Atau jangan2, nilai kita lebih buruk dibanding mereka. Saya mau menyaksikan, saat kita menuntut ini-itu, standar ini-itu bagi mereka yang masih 12 tahun, jangan2, kita bahkan separuhnya tidak mampu memenuhi standar tersebut.
Coba saja! Saya mau lihat hasilnya.

*Tere Liye

**saya tahu di SD, pemerintah pusat tdk lagi menyebutnya UN, mereka bilang itu UAS (ujian akhir sekolah), soal dibuat Pemda (jadi kalau ada apa2, enak banget ngelesnya, tinggal salahkan pemda). Tapi Tuan, Nyonya, mau apapun pendekatan pemerintah pusat sekarang, mereka tetap bertanggung-jawab penuh. Nasib, kurikulum ganti terus, nama ujian juga gonta-ganti, tapi poinnya tetap sama: anak2 stres setiap UN. Dan sssttt.... yang penting memang proyek terussssss berjalan.

Proses pembelajaran disekolah merupakan salah satu bagian yang terpenting dari pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus menerus.Dalam proses pembelajaran peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan semua pihak khususnya guru dalam upaya membentuk “insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi” untuk menghadapi persaingan global. Sejalan dengan hal tersebut guru harus melakukan berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalannya, diantaranya melalui inovasi pembelajaran. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diinginkan seperti tersebut diatas maka 4 kompetensi guru mutlak dimiliki oleh setiap guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berupaya meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, dengan menyelenggarakan Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2016.Kegiatan ini bertujuan untuk memilih guru yang memiliki kemampuan terbaik dalam melakukan inovasi pembelajaran, sehingga diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja guru dan prestasi peserta didik.

Ruang lingkup kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Guru SD Tingkat Nasional Tahun 2016 berisi tentang pengalaman pembelajaran terbaik guru SD yang merupakan hasil inovasi/hal-hal baru/pembaharuan dalam model, pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Hasil inovasi dituangkan dalam bentuk naskah yang didokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD/DVD/flashdisc).

Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD Tahun 2016 dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:
1. Guru kelas yang melakukan inovasi di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
2. Guru kelas yang melakukan inovasi di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa
3. Guru Mata Pelajaran yang melakukan inovasi di bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni Budaya dan Keterampilan/Prakarya, Pendidikan Agama, dan Mulok.

Tema dan Isi Karya Lomba
Tema Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD Tingkat Nasional Tahun 2016:
“Inovasi Pembelajaran sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Pintar, Terampil, dan Berkarakter”
Adapun isi karya lomba inovasi pembelajaran mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah terkait dengan pendekatan, metode, model, strategi, dan media pembelajaran.

Ketentuan Lomba
1. Persyaratan Peserta Peserta Lomba Karya Inovasi Pembelajaran bagi Guru Sekolah Dasar Tahun 2016:
a. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
b. melampirkan surat tugas mengikuti lomba dari atasan langsung;
c. melampirkan biodata (contoh terlampir);
d. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
e. melampirkan surat pernyataan belum pernah menjadi juara 1, 2, atau 3 Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD tahun 2013 sampai 2015; dan
f. melampirkan salinan ijazah terakhir minimal S1/D4.

2. Persyaratan Karya
Karya inovasi pembelajaran yang diikutkan dalam Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SD tingkat Nasional Tahun 2016:
a. bersifat individual,
b. asli hasil inovasi guru,
c. sudah diimplementasi dan dievaluasi dalam proses pembelajaran,
d. belum pernah diikutsertakan atau sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis baik secara nasional maupun internasional,
e. disahkan oleh atasan langsung dalam bentuk lembar pengesahan,
f. jika karya inovasi berupa media/alat peraga pembelajaran, diutamakan memanfaatkan bahan/alat yang mudah didapat, ramah lingkungan, dan berbiaya rendah,
g. mudah diaplikasi, didiseminasi, dan direplikasi,
h. merupakan karya maksimal dua tahun terakhir, dan
i. tidak memuat unsur pornografi, serta tidak bertentangan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Catatan: butir b, c, dan d dibuat dalam satu surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh peserta dan atasan langsung (lampiran 3).

3. Persyaratan Naskah
a. Naskah diketik mengikuti teknik dan sistematika penulisan yang ditentukan dalam Pedoman Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD Tingkat Nasional Tahun 2016.
b. Karya inovasi pembelajaran yang dikirim berupa naskah atau dokumen tertulis dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD/DVD/flashdisk, serta melalui pos-el (e-mail) dengan alamat inobelsd2016@gmail.com

Waktu Pelaksanaan

Ayo... teman-teman guru untuk berperan serta dalam kegiatan ini. Download juknis lengkapnya dengan klik link download yang tersedia di bawah.


JAKARTA – Ongkos Naik Haji (ONH) tahun ini turun setelah pemerintah melakukan berbagai efisiensi. Usai rapat koordinasi, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menjelaskan, jika dihitung menggunakan kurs dolar sekarang dengan Rp13.400 per dolar, maka biaya haji tahun ini lebih murah USD 132 dibanding pada 2015 lalu.

“Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR maka ditetapkan bahwa biaya haji 2016 ini adalah Rp34.641.304 kalau di-kurs-kan dengan dolar sebesar Rp13.400, adalah USD 2.585. Sudah ada penurunan sebesar USD 132,” jelas Puan di kantornya, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016.

Di tempat yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menjelaskan, penurunan biaya haji 2016 ini bisa dilakukan karena adanya efisiensi di berbagai pos. “Misalnya biaya pemondokan di Mekkah yang tahun lalu itu rata-rata per orang 4.500 Saudi Real, tahun ini alhamdulillah tahun ini bisa kita tekan menjadi 4366 Real.”

Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi pada pos anggaran darurat. Sebab, anggaran untuk 2015 lalu dinilai terlalu besar.

“Tahun lalu dialokasikan Rp100 miliar, tahun ini karena semua relatif sudah kita prediksikan, semakin kita perkecil antisipasi munculnya kondisi darurat ini, maka cukup kita alokasikan Rp40 miliar,” jelas Lukman.

Walau biaya ibadah tahun ini lebih murah, Lukman mengaku tidak akan menurunkan kualitas pelayanan haji 2016.  “Misalnya pengadaan makanan di Mekkah, yang tahun lalu hanya sekali sehari, tahun ini 2 kali sehari,” kata dia.

Begitu juga dengan kualitas akomodasi lainnya. Semua fasilitas yang bagus akan dipertahankan. “Lalu akomodasi di Mekkah, Madinah, hotel berbintang 3, bus-bus yang di-upgrade itu kita pertahankan kualitasnya yang memang sudah baik,” kata Lukman.

sumber : kemendagri.go.id

Pemerintah memastikan gaji-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri.
“Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman, di Jakarta, Selasa (17/5).
Pemberian gaji ke-13 dan THR itu, lanjut Herman, akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.
Herman menjelaskan, pemberian gaji ke-13 dan THR dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. “Pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut memperhatikan kemampuan keuangan negara,” sambungnya.
Gaji Pokok                
Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB itu, penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri.
Adapun penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBD, sebut Herman, adalah PNS yg bekerja pada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Mengenai besarannya, Herman menjelaskan, gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. “Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan,” jelasnya..
Adapun untuk penerima pensiun, menurut Herman, gaji ke-13 meliputi : pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk THR, lanjut Herman, akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016,” ungkapnya.
Herman memastikan, setelah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka RPP tentang pemberian gaji ke-13 dan THR itu akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
“Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” pungkas Herman. (Humas Kementerian PANRB/ES)
sumber : setkab.go.id


Mempertimbangkan bahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.

Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 471/1768/SJ yang dikirimkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016 lalu.

Dalam surat tersebut Mendagri menegaskan, seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantiap e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhaan prosedur. “Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT. RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri.

Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan E-KTP pada saat perekaman massal, dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.

Selain itu para Gubernur, Bupati/Wali kota perlu melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.

“Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016,” bunyi salah satu poin dari surat Mendagri itu.

Adapun penarikan e-KTP yang pindah, menurut Mendagri, dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan e-KTP yang baru.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar secara bertahap semua unit layanan yang berada di wilayahnya menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akta Kelahiran

Untuk penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Wali kota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jempur bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/puskesman, serta rumah persalinan.

“Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” tegas Mendagri dalam surat tersebut.

Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.

Tembusan surat edaran tersebut disampaikan ke sejumlah pihak, di antara Presiden RI, Menko Polhukam, Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua Komite I DPD-RI, dan Pimpinan DPRD Provinsi di seluruh Indonesia. (ES)

sumber : http://www.menpan.go.id

JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas.

Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016 dan RPP tentang Pemberian Gaji Ke-13 sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah harmonisasi baru dikembalikan lagi ke Kementerian PANRB kemudian diajukan ke Presiden,” ujar Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur Kemenetrian PANRB, Hidayah Azmi Nasution saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/05).

Dia mengakui bahwa dalam RPP tertulis, pemberian THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juli. “Namun untuk kepastian diberikan sebelum atau sesudah lebaran belum ada,” jelasnya.

DItambahkan, THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, dan sering disebut gaji ke-14.  Namun besaran THR lebih kecil dari gaji ke-13, yakni satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS yang biasa diterima setiap bulan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan THR kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “Gaji ke-13 diberikan saat anak- anak masuk sekolah, THR akan dibayarkan menjelang lebaran,”ujar Yuddy.

THR atau gaji ke-14 dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan PNS saat merayakan Idul Fitri. Pasalnya, menjelang hari raya, kebutuhan PNS meningkat. Adapun mekanisme pencairan gaji ke-14 ini sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke-13. Namun besarannya sama dengan satu kali dari gaji pokok. (rr/HUMAS MENPANRB)


JAKARTA – Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan mulai Senin, tanggal 6 Juni 2016. Meskipun puasa, tetapi aparatur sipil negara tidak boleh kendor dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak lain, juga diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama Islam.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang puasa Ramadhan pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu yang digunakan selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini, para pegawai ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat memanfaatkan dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kerja di kantor tetap optimal, di pihak lain ada waktu bersama keluarga ketika menjelang berbuka puasa.

Berikut adalah jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016) :

 1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30
         Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

 2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30 
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.30
          Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

3. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

4. Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. (twi/HUMAS MENPANRB)

DOWNLOAD SURAT EDARAN NO. 03 TAHUN 2016


MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget