April 2016

Ketua IGI Mohammad Ihsan memaparkan tentang IGI di depan Pak Mustain, kepala dinas pendidikan Sidoarjo

Membaca informasi yang disampaikan Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia) Mohammad Ihsan dalam dinding Facebooknya, bahwa guru wajib gunakan tunjangan profesinya untuk pengembangan diri, dalam hati saya sepakat dengan pernyataan beliau.


Memang jika kita mau melihat kenyataan di lapangan, belum semua guru bersertifikasi menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk mengembangkan dirinya, bahkan ada beberapa yang enggan.


Berikut ini saya kutipkan tulisan Ketua IGI dari dinding facebooknya :

Dalam seminar literasi karya tulis ilmiah yang diadakan IGI di SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo hari ini (16/4), Kepala Dinas Pendidikan Drs. Mustain, M.Pd.I yang memberikan sambutan setelah mendengarkan paparan saya tentang IGI, menegaskan bahwa guru-guru Sidoarjo diwajibkan menggunakan minimal 5% dari tunjangan yang diterimanya untuk kegiatan pengembangan diri.

Ini diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sbb:
"Bagi Guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya minimal 5% (lima persen) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima" (Pasal 20, ayat 3).

"Yang namanya wajib itu LAA BUDDA. Ora kena ora", sambungnya.

Sambutan Pak Mustain, kepala dinas pendidikan Sidoarjo
di acara seminar IGI di SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo (16/4)

Dana itu dikelola sendiri oleh guru. Mau digunakan untuk pelatihan apa saja ya terserah yang bersangkutan. Dan karena IGI merupakan organisasi guru yang fokus pada peningkatan mutu guru, maka adanya perbup ini menurutnya merupakan peluang besar bagi IGI.

"Saya ini pengurus PGRI. Tapi sebagai pejabat, saya harus mengayomi semuanya. Jadi, saya dukung kegiatan IGI", katanya, yang disambut tepuk tangan ratusan peserta seminar.

Alhamdulillah. Saya selalu senang mendengar komitmen kepala dinas pendidikan yang memberikan support pada kegiatan IGI. Dan seharusnya memang begitu. Sebab, bagaimanapun pekerjaan dan tanggung jawab pembinaan guru itu sebenarnya merupakan domain pemerintah. Bahwa kemudian ada IGI, atau pihak manapun, yang mau mengambil peran di dalamnya, maka itu adalah bentuk partisipasi pelibatan publik yang layak diapresiasi.

Sidoarjo, 16 April 2016 
/MI

*****

Catatan: 
Perbup Sidoarjo no 38/2013, bisa dilihat di sini:

Kenangan Hari Terakhir PLPG Tahun 2012

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan (guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015. Sertifikasi guru tersebut akan dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, kebijakan tersebut diambil pada Senin lalu (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu kemarin (13/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta.

“Jumlahnya kan banyak, ada 555.467 orang. Tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun. Maka dengan forum rektor disepakati untuk dibagi menjadi empat batch (gelombang), yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019,” ujar pria yang akrab disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada sekitar 140-ribu guru yang mengikuti PLPG.

Terkait Pakta Integritas yang mencantumkan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur SG-PPG (Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru) harus membiayai sendiri, Pranata mengatakan hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016.

“Kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan seluruh lembaga penyelenggara sertifikasi guru, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Prinsip dasarnya, untuk guru yang sudah diangkat sampai tahun 2015, pemerintah akan biayai proses sertifikasinya,” tutur Pranata. Pendaftaran calon peserta PLPG juga akan diperpanjang hingga Mei 2016.

Pranata juga menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut tetap harus memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

Numpang narsis, kenangan 2012

Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD).  UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/pemerintah-akan-biayai-sertifikasi-550ribu-lebih-guru

Buka beranda facebook tanpa sengaja membaca postingan seorang teman di group Forum Persatuan Guru Indonesia tentang guru. Sederhana, tapi cukup mengena. Pas banget dengan kondisi nyata di lapangan. Sayang sekali kalau harus tertumpuk postingan lain dan menghilang. Jadi sengaja saya arsipkan di blog agar bisa di baca dinikmati keindahan puisi, pilihan katanya dan tentu saja maknya yang cukup mendalam.

Berikut ini puisi yang saya kutip dari postingan di group Forum Persatuan Guru Indonesia dari salah satu membernya.

Pelangi Guru Indonesia

Ada guru anyar
mengajar badan gemetar
jantung berdebar

Ada guru cetar, isi tasnya bukan alat mengajar, tetapi alat kosmetik dan gadget anyar, mau pulang malah macak biar kelihatan segar.,

Ada guru bayar 
mau kerja jika ada uang berlembar

Ada guru nyasar
lulusan agama olah raga yang diajar

Ada guru sodagar
sambil ngajar jual batik, tupperware, pulsa, jilbab 3 kali bayar

Ada guru gusar
cuma mutar-mutar kerjaan gak kelar, apalagi data dapodik blm kelar hati seperti ambyar.

Ada guru sangar
senengnya plak buk aww nampar!

Ada guru gempar
gemar lempar isu mengeluh selangit menggelegar

Ada guru kurang ajar
palsukan ijazah jadi joki UN, korupsi huh dasar!

Ada guru sabar
pensiun tinggal sebentar ubannya menyebar tetap mengajaaaaar

Ada guru tegar 
rela mengajar di tempat jin kopdar
meski honornya tidak wajar


Ada guru sadar 
guru itu pilihan yang mengakar 
bukan sambilan atau kelakar

Ada guru pintar
lejitkan potensi pembelajar 
terus dan terus belajar

Ada guru benar
ia sadar 
ia pintar,
ia tegar
ia adalah pijar 
siswa berbinar
sekolah bersinar 
negeri menjadi besar

Guru yang manakah kita?

Indah bukan ? Dan betapa dalam makna yang di kandung di dalanmnya ? Satu pertanyaan buat kita semua, GURU YANG MANAKAH KITA ?

Sumber : https://web.facebook.com/groups/732038793537394/permalink/1020699621337975/?pnref=story

Sasaran peserta sertifikasi guru tahun 2016 adalah guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005 mengikuti sertifikasi guru melalui pola PF atau pola PLPG. Guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2015 mengikuti SG-PPG.

Adapun persyaratan peserta sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005 dapat mengikuti sertifikasi guru dengan pola PF dan PLPG dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
  2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.
  4. Memiliki status sebagai guru tetap dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap (GT). Bagi GT bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun berturut-turut. Sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/Gubernur) minimum 2 tahun berturut-turut.
  5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir.
  6. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi sebagai berikut. (1) Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. (2) Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.
  7. Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.
  8. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015.
  9. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  10. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sedangkan untuk peserta sertifikasi guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2015, maka guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru (SG-PPG) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  1. Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
  2. Memiliki NUPTK.
  3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan.
  4. Memiliki status sebagai guru tetap dibuktikan dengan Surat Keputusan sebagai Guru PNS/Guru Tetap (GT)/guru tetap yayasan (GTY).
  5. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 tahun terakhir.
  6. Memenuhi skor minimal UKG yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
  7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

Demikian syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dapat mengikuti kegiatan sertifikasi guru tahun 2016. Selengkapnya dapat di baca pada Buku 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2016 yang dapat di download dari link yang tersedia.



Sebagai seorang guru kita wajib tahu, apa hak dan kewajiban kita sebagai guru. Hak dan kewajiban guru tertuang dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pasal 14 UUGD disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Sedangkan kewajiban guru di jelaskan dalam pasal 20 UUGD bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:
  1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Ingin mempelajari lebih lanjut tentang Guru dan Dosen ? Silakan Download UUGD secara lengkap dari link yang tersedia.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru wajib memiliki kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4


Guru wajib memiliki kompetensi :
  1. Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  2. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
  3. Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.
  4. Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Guru wajib memiliki sertifikat pendidik melalui proses sertifikasi. Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat.

Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik maka guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum termasuk didalamnya berupa Tunjangan Profesi yang besarnya satu kali gaji pokok dan dianggarkan dalam APBN dan APBD.

Berapa beban mengajar guru sebagai syarat untuk mendapatkan TPP ? Di dalam pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di jelaskan sebagai berikut :


Nah jelas sudah, bahwa untuk mendapatkan tunjangan profesi maka guru harus mengajar minimal 24 jam sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Untuk lebih jelasnya mengenai GURU dan DOSEN silakan di pelajari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dari link yang tersedia.







MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget